Kepala pemerintahan sementara Bangladesh, Muhammad Yunus, mengatakan pada Senin (12/8) bahwa pengunduran diri toko-tokoh penting di negara itu yang terjadi baru-baru ini adalah sah.
Yunus, 83, peraih hadiah Nobel dan seorang kritikus lama mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina, mengatakan kepada wartawan bahwa semua prosedur hukum diikuti dengan benar dalam pengunduran diri tersebut.
Yunus menggambarkan situasi tersebut sebagai “revolusi yang dipimpin mahasiswa,” dengan mengatakan bahwa pengunduran diri para pejabat penting, termasuk ketua Mahkamah Agung, lima hakim Mahkamah Agung dan gubernur bank sentral, dikelola dengan baik setelah protes selama berminggu-minggu melanda Bangladesh.
Protes sejak bulan Juni, yang awalnya dipicu oleh kekhawatiran tentang sistem kuota pekerjaan pemerintah, berkembang menjadi pemberontakan yang lebih besar.
Hasina mengundurkan diri dan melarikan diri ke India pada minggu lalu
BACA JUGA : Okewla Bandar Togel Online Pelayanan Terlengkap 24 Jam Full Time
Yunus, yang mengambil alih jabatan sebagai pemimpin sementara pada hari Kamis (8/8), menekankan bahwa memulihkan independensi peradilan adalah prioritas utama.
Ia mengkritik mantan Ketua Mahkamah Agung Obaidul Hassan, menyebutnya “hanya seorang algojo.”
Syed Refaat Ahmed ditunjuk sebagai ketua hakim agung yang baru pada hari Minggu (11/8), menyusul usulan dari para pemimpin mahasiswa. Para mahasiswa ingin untuk menyingkirkan pengaruh Hasina dari sistem politik, yang mereka kritik sebagai otokratis.
Kekerasan yang terjadi baru-baru ini telah menyebabkan lebih dari 300 kematian, termasuk mahasiswa dan polisi.
Yunus menerima peran sementara setelah didekati oleh para pemimpin mahasiswa yang melihatnya sebagai orang yang dapat diandalkan untuk tujuan mereka.
“Ini bukan impian saya, ini impian mereka. Jadi, saya membantu mereka untuk mewujudkannya,” kata Yunus seperti dikutip oleh kantor berita Associated Press.
Yunus, yang dikenal karena karyanya di bidang kredit mikro dan memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2006, sebelumnya berselisih dengan pemerintahan Hasina.
Pada tahun 2008, ia menghadapi penyelidikan dan persidangan pada tahun 2013 atas tuduhan penggelapan yang terkait dengan Grameen Bank miliknya. Yunus membantah tuduhan tersebut, dan para pendukungnya percaya bahwa dia menjadi sasaran karena hubungannya yang tegang dengan Hasina.
Pemerintah sementara diperkirakan akan segera mengumumkan pemilihan umum, tetapi Yunus belum memberikan jadwalnya. [lt/ab]
Sejumlah informasi dalam laporan ini berasal dari Agence France-Presse dan The Associated Press.
