Perdana Menteri Taiwan Cho Jung-tai menanggapi pernyataan mantan presiden AS Donald Trump bahwa pulau itu harus membayar lebih banyak untuk pertahanan, dengan mengatakan bahwa Taiwan bersedia memikul lebih banyak tanggung jawab.
Berbicara kepada wartawan pada hari Rabu, (17/7) Cho mengatakan bahwa pulau ini berkomitmen untuk memperkuat pertahanannya sendiri.
“Taiwan terus memperkuat anggaran pertahanannya dan menyesuaikan periode wajib militer untuk memperkuat ketahanan dalam masyarakat kami untuk menunjukkan tanggung jawab kami sebagai salah satu anggota masyarakat internasional,” kata Cho.
Dia menambahkan bahwa Taiwan “bersedia mengambil lebih banyak tanggung jawab” dalam hal keamanan Selat Taiwan dan Indo-Pasifik.
Dalam sebuah wawancara Bloomberg Businessweek yang diterbitkan pada hari Selasa, (16/7) ketika Trump ditanya apakah dia akan membela Taiwan dari China, dia mengatakan: “Saya mengenal orang-orangnya dengan sangat baik. Saya sangat menghormati mereka. Mereka mengambil 100 persen bisnis chip kita. Saya pikir Taiwan harus membayar kita untuk pertahanan.”
Trump kemudian membandingkan pengeluaran militer AS untuk Taiwan dengan polis asuransi dengan mengatakan, “Saya rasa kita tidak ada bedanya dengan polis asuransi. Kenapa? Kenapa kita melakukan hal ini?”
BACA JUGA : PREDIKSI BUNGA MIMPI JITU DAN AKURAT Taiwan adalah tempat pembuat chip terbesar di dunia, Perusahaan Manufaktur Semikonduktor Taiwan. Chip yang dibuat oleh perusahaan ini digunakan dalam berbagai hal, mulai dari aplikasi kecerdasan buatan hingga ponsel pintar dan jet tempur.
Para analis yakin bahwa konflik memperebutkan pulau Taiwan akan menghancurkan ekonomi dunia.
AS adalah pendukung internasional dan pemasok senjata Taiwan yang paling penting, tetapi kedua belah pihak tidak memiliki hubungan diplomatik resmi. Namun, AS terikat oleh Undang-Undang Hubungan Taiwan 1979 untuk menyediakan sarana bagi Taiwan guna mempertahankan diri.
BACA JUGA : BANDAR TOGEL TERPERCAYA
China memandang Taiwan sebagai wilayahnya sendiri dan telah meningkatkan tekanan militer terhadap pulau yang dikelola secara demokratis itu agar menerima klaim kedaulatan China. [my/jm]